Recapital Asset Management

Peraturan

Peraturan

ATURAN SYARIAH

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, definisi Reksa Dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
 
Bapepam-LK telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur aspek-aspek syariah di pasar modal. Peraturanperaturan yang telah terbit antara lain:
1. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES)

Peraturan Nomor IX.A.13: PENERBITAN EFEK SYARIAH, tercantum Pedoman penerbitan Efek Syariah, yang terdiri dari:
 • Saham,
 • Sukuk (Obligasi Syariah),
 • Reksadana syariah, dan
 • Efek Beragun Aset Syariah.
 
I. Penerbitan Saham Reksa Dana Syariah
Pengajuan Penyataan Pendaftaran mengikuti peraturan IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pendaftaran dan IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum Reksa Dana berbentuk Perseroan.

Informasi Tambahan dalam prospektus:
•   Dalam Anggaran Dasar memuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
•   Kebijakan investasi Reksa dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di pasar Modal;
•   Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
•   Memiliki anggota direksi, Wakil manajer Investasi, dan Bank Kustodian yang mengerti kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

•   Mekanisme pembersihan kekayaan Emiten dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 •   Dana Kelolaan hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
 
II. Penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah (KIK)
Pengajuan Penyataan Pendaftaran mengikuti peraturan IX.A.1 dan IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Informasi Tambahan dalam prospektus:
•   Kebijakan investasi Reksa Dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
•   Wakil Manajer Investasi, dan Bank Kustodian yang mengerti kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
•   Tambahan kata "Syariah" pada nama Reksa Dana yang diterbitkan.
•   Mekanisme pembersihan kekayaan Emiten dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
•   Dana Kelolaan hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK

III. Portofolio
Portfolio bercampur dengan Efek Non Halal yang bukan disebabkan tindakan Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian (BK), maka:
•   Manajer Investasi wajib menjual Efek Non Halal, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (ke-dua).
•   Selisih harga jual dari nilai pasar wajar diperlakukan sebagai dana sosial dan dipisahkan dari perhitungan NAB.
•   BK wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK serta Pemegang Efek Reksa Dana mengenai dana sosial tersebut.
•   Portofolio bercampur dengan Efek Non Halal yang disebabkan tindakan MI dan BK, maka:
•   MI dan BK dilarang menjual Unit Penyertaan baru;
•   MI dan BK dilarang mengalihkan kekayaan Reksa Dana selain dalam rangka pembersihan dari unsur non halal;
•   MI dan BK wajib secara tanggung renteng untuk membeli Efek Non Halal sesuai dengan harga perolehan;

•  MI wajib mengumumkan kepada publik sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (ke-dua) setelah diterimanya Surat Bapepam dan LK.

 

^ Back to top